Minggu, 28 Desember 2008

SEBUAH REPUBLIK KAMPUNG BERNAMA KONGSI
Oleh: Syafaruddin Usman MHD

KEMILAU EMAS DI PERUT BORNEO
Emas ditemukan secara luas di Borneo, meskipun biasanya dalam jumlah kecil. Beberapa sungai membawa pasir bercampur emas, sehingga dimungkinkan mendulangnya untuk mendapatkan bijih emas. Emas merupakan salah satu barang dagangan yang diperdagangkan oleh penduduk daerah hulu kepada para pemegang hak upeti mereka dan kepada para penguasa pesisir. Para penguasa menaburi diri dengan perhiasan emas, cangkir, mangkuk dan barang-barang mewah lainnya. Pakaian mereka juga, kain songket, dibuat dari kain yang ditenun dengan benang emas. Di tahun 1851, bahkan Sultan Sintang yang tinggal bermil-mil jauhnya ke arah hulu sungai dari kerajaan pesisir yang lebih makmur, mengenakan tutup kepala dan rompi bersulamkan emas.

Pada 1779, WA Palm, perwakilan VOC yang ditempatkan di Pontianak, mendengar dari sultan bahwa jung-jung milik orang Tionghoa yang berlabuh di tempat itu dengan bermuatan kain kasar, setiap tahunnya berangkat dengan mengangkut muatan seberat empat ribu real berbentuk emas. Empat ribu real atau dolar perak berat emas, boleh jadi senilai empat puluh hingga lima puluh irbu dolar perak. Jauh di kemudian hari, 1885-1886, orang Tionghoa di Mandor menjual sulaman yang terbuat dari benang emas yang meskipun populer di kalangan komunitas peranakan dan baba di Malaya dan Nusantara, juga diperdagangkan kepada orang Eropa di Borneo.

Pada 1822 sudah pasti hampir semua emas dikirim ke Tiongkok, namun dalam jumlah yang memadai juga dikirimkan kepada para pedagang Inggris yang ditukarkan dengan candu, tekstil dan besi. Sisanya dikirim ke Siam dan dipertukarkan dengan garam, candu dan tekstil, emas juga dikirimkan ke Jawa, kebanyakan dengan mempergunakan perahu Bugis, untuk dijual tunai atau ditukarkan dengan minyak, tembakau, dan pakaian. Beberapa saat kemudian, Singapura juga menjadi daerah tujuan ekspor emas.

Para pengamat dari abad ke 19 memberikan petunjuk bahwa emas bukanlah barang dagangan yang paling diminati dalam perdagangan antara Borneo dan Tiongkok. Burn membuat daftar barang yang diekspor dari Pontianak pada 1811, umumnya dibawa oleh jung-jung orang Tionghoa. Para pedagang memuat sarang burung, lilin lebah, rotan, kapur barus Borneo, kayu sejenis ebony (kayu hitam), timah dari Bangka, terkadang candu (yang juga diimpor dari berbagai tempat lain), kayu merah yang digunakan untuk pencelupan (kayu gaharu), ubur-ubur (beche de mer) dan teripang dari laut, sebagai tambahan dari muatan emas yang tidak seberapa. Menurut pengalaman Burn, orang Tionghoa lebih menyukai hasil bumi daripada emas, menerima logam jika mereka tidak dapat memperoleh cukup hasil bumi tersebut.

Laporan Burn barangkali merupakan sumber yang paling lengkap mengenai perdagangan dan juga paling awal, terkecuali dengan laporan dari Palm. Sumber standar mengenai perdagangan Tiongkok, mencakup kajian terakhir mengenai kepentingan maritim menyebutkan mengenai perak, namun bukan emas. Tiongkok tidak pernah membuat uang logam dari emas, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk mencetaknya, melainkan tembaga dan baru setelah abad ke 17 membuatnya dengan perak. Para pedagang lebih suka dibayar dengan perak ketimbang emas. Orang Tionghoa mempergunakan emas untuk perhiasan dan batangan emas, kadang-kadang sebagai uang. Tiongkok sendiri mengekspor emas pada abad ke 17. Jadi, emas memang merupakan produk utama namun bukanlah ekspor utama dari Borneo Barat. Namun, bagi bangsa Inggris dan Belanda, emas merupakan simbol dari kekayaan, yang diduga terdapat di seluruh pulau tersebut.

Paling awalnya pada permulaan 1740, Panembahan Mempawah atau bisa jadi Sultan Sambas memutuskan untuk mendatangkan para pekerja Tionghoa untuk menambang emas. Barangkali, daerah pertama yang akan dibuka terletak di sepanjang Sungai Duri, di daerah kekuasaan dari kedua kerajaan tersebut berhimpitan. Mempawah mendatangkan sekitar dua puluh orang Tionghoa dari Brunei ke daerah Sungai Duri pada sekitar 1740. Tidak ada catatan yang yang ditinggalkan, namun pada 1822 Komisioner Tobias menuliskan bahwa pemukiman pertama terletak di Sambas, di lingkungan Seminis dan bahwa pemukiman itu didirikan sekitar 1740.

Semua penduduk Borneo melakukan kegiatan penambangan emas, dan emas sudah ditemukan di sana sejak berabad-abad yang lalu. Burn menuliskan: orang Dayak bercocok tanam padi, dan banyak di antara mereka yang mencari dan mendulang serbuk emas, namun kegiatan ini biasanya dianggap sebagai pekerjaan yang sederhana dan mudah padahal tidaklah demikian kenyataannya, orang Tiongkok sudah jauh melampaui mereka dalam seni penambangan ini, yang bukan saja memerlukan tenaga kerja buruh yang sangat besar, namun juga ketekunan dan ketelitian …

Teknologi pertambangan dan organisasi pekerja Tionghoa menghasilkan emas lebih banyak dari penambangan yang mempergunakan metode tidak beraturan dari para pekerja pribumi, yang bekerja sebagai penambang hanya ketika kerja-kerja pertanian, penangkapan ikan, perburuan dan pengumpulan hasil hutan sedang tidak memakan waktu mereka. Orang Tionghoa menambang dalam kelompok lebih besar. Dikatakan: … Orang Tionghoa mengerjakan sendiri pertambangan yang ditinggalkan oleh orang Dayak atau Melayu. Sebuah tangki didirikan atau sebuah aliran sungai kecil dibendung dan sebuah saluran digali sepanjang arah urat emas, pintu-pintu air dibuka dan lapisan tanah tratas akan tergerus seluruhnya oleh derasnya arus, dan sesudah areng (lapisan berharga) ditemukan maka pintu air ditutup. Areng yang telah digali keluar kemudian dibersihkan, dengan tekanan yang terus menerus dari air yang dialirkan melalui papan kayu yang diletakkan miring.

Para penguasa Melayu tentunya berharap bahwa peningkatan produksi emas oleh para penambang Tionghoa akan memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka mendorong imigrasi orang Tionghoa karena alasan tersebut dan berencana memperlakukan orang Tionghoa sama dengan cara mereka memperlakukan orang Dayak di daerah hulu. Kerajaan akan memasok orang Tionghoa dengan garam dan beras, candu dan beberapa kebutuhan lainnya, dengan harga yang sudah ditentukan oleh penguasa. Orang Tionghoa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian atau memiliki senjata api, mereka tidak boleh melakukan sendiri kegiatan ekspor impor. Mereka harus membayar peti berupa emas sebagai pembayaran atas izin pertambangan yang diperoleh. Sebagai tambahan, semua imigran Tionghoa harus membayar pajak atas kedatangan mereka, dan bahkan yang lebih tinggi ketika mereka meninggalkan Borneo.

Ikatan dagang dan hutang piutang orang Tionghoa dan orang Dayak memotong para pemegang hak upeti Melayu. Seorang residen Belanda menyatakan bahwa orang Tionghoa telah secara nyata mengasingkan orang Dayak dari orang Melayu dan dalam banyak hal menguntungkan mereka. Meskipun terdapat bukti bahwa orang Tionghoa dan orang Dayak saling berperang satu sama lain, namun mereka juga mengembangkan hubungan persahabatan. Ikatan yang semakin tumbuh antara orang Tionghoa dengan orang Dayak dan sebagai konsekuensi dari penurunan perdagangan resmi, melemahkan kekuasaan sultan terhadap para emegang gak upeti di istana, yang di bawah kondisi berbeda telah mendapatkan keuntungan darinya. Semua ini menyebabkan para penguasa dan anggota istana beralih ke kegiatan perompakan.

Perselisihan yang muncul di seputar penguasaan emas dan perdagangan di akhir abad ke 18 dan sesudahnya, tidak semata-mata pertikaian etnis. Beberapa suku Dayak berdampingan dengan para penguasa Melayu dan kemudian dengan Belanda, sementara yang lainnya bertempur berdamingan dengan orang Tionghoa. Orang Dayak juga mempergunakan kehadiran orang Tionghoa untuk mendapatkan kebebasan ekonomi, politik dan budaya. Dalam suatu wilayah di mana orang Tionghoa bermukim, hubungan yang ada menjadi tidak berbentuk ikatan berpasangan (dyadic), Dayak sebagai klien dan orang Melayu sebagai patron, namun berbentuk hubungan yang majemuk.

REPUBLIK KAMPUNG
Sangat jelas, pada masa di antara saat kedatangan mereka di pertengahan abad ke 18 hingga permulaan abad ke 19, orang Tionghoa telah merdeka dari penguasa Melayu. Kemerdekaan mereka sebagian difasilitasi oleh persoalan keadaan alam dan sifat dari kerajaan Melayu dengan kekuasaan terpusat, lemah di pinggrian, dan tidak adanya penguasaan wilayah. Namun bukan hanya kondisi alam yang menantang dan karakter istana Melayu saja yang menjadi penyebab dari kemerdekaan orang Tionghoa tersebut. Orang Tionghoa memperoleh kemerdekaannya dengan mendayagunakan organisasi wilayah yang kuat dan relatif stabil, yaitu kongsi.

Para penambang yang paling awal di Borneo Barat, barangkali pertama kalinya mengorganisasikan para pekerja mereka dalam kelompok-kelompok kecil, memilih sendiri para pemimpinnya dan membagi keuntungan dari pertambangan kepada para anggotanya. Bentuk usaha bersama semacam ini sudah menjadi tradisi yang lama di Tiongkok dan di antara orang Tionghoa di Asia Tenggara. Hal ini memungkinkan para pengusaha, pedagang dan penambang untuk menyatukan modal, dan jika perlu, untuk mengelola tenaga kerja, mengingat potensi pembagian andil dari keuntungan akan memotivasi para pekerja untuk tetap bertahan dalam pekerjaannya.

Jadi, kongsi merupakan istilah umum, dalam pengertian yang sifatnya tidak khusus, bahkan ketika diterapkan dalam situasi seperti di Borneo Barat. Makna yang mungkin untuk kongsi, antara lain, di wilayah pertambangan emas Borneo Barat dan hal ini terlihat sebagai pengalaman orang Tionghoa yang unik, terdapat perkumpulan atau federasi dari kongsi pertambangan. Federasi ini dapat menyatukan ratusan bahkan ribuan orang pada beberapa areal penambangan. Mereka membangun balai sidang (tjoengthang, Mandarin: zongting, balai umum atau balai utama), dan para perwakilan dari kongsi-kongsi besar yang menjadi anggotanya bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari.

Mereka disebut sebagai republik dan demokrasi dalam sumber-sumber abad ke 19. tiga federasi besar di Borneo Barat adalah Fasjoen (Heshun) di Monterado, Lanfang di Mandor dan Samtiaokioe (Santiaogou) yang pada suatu ketika adalah anggota dari Fasjoen di Monterado, namun memisahkan diri pada 1819. jika kongsi pertambangan dan perniagaan selalu ada di manapun orang Tionghoa bermukim, Borneo Barat terasa unik karena memiliki perkumpulan yang berkembang dengan menyatukan beberapa entitas untuk mengawasi dan memerintah wilayah yang luas. Sebagai perbandingan, kesultanan Melayu bukan merupakan kerajaan wilayah, mereka tidak menguasai tanah, namun menguasai penduduk dan pungutan. Kongsi-kongsi pertambangan masing-masing saling bergabung dan bergabung kembali sepanjang akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19, membentuk federasi yang memperlakukan diri sebagai negara dan tentu saja hingga 1850-an, federasi kongsi Tionghoa yang besar merupakan satu-satunya negara di pesisir barat Borneo. Baik kerajaan pribumi maupun kekuasaan kolonial Belanda tidak memiliki organisasi, infrastruktur dan kekuatan yang sebanding federasi ini.

Dari ketiga federasi besar kongsi yang ada di pessir barat Borneo, federasi kongsi yang tangguh di Monterado, bernama Fasjoen Tjoengthang (Heshun Zongting). Namun heshun mungkin berarti harmoni dan sejahtera, meskipun kombinasi itu diterjemahkan sebagai beradab dan ramah tamah atau menyenangkan. Zongting merupakan balai umum atau utama, namun mempunyai fungsi yang beragam. Digambarkan juga sebagai sebuah parlemen, sebuah dewan eksekutif, sebuah markas tentara dan sebuah gedung rapat umum, juga sebuah kelenteng. Kebanyakan sumber menyebutnya sebagai rumah kongsi dan dalam kenyataannya juga merupakan kediaman sang ketua dan keluarganya. Heshun Zongting seringkali disebut musuh bebuyutan pemerintah kolonial, meskipun selama bertahun-tahun kedua belah pihak hidup berdampingan secara damai. Kongsi terbesar dan pada zaman Belanda paling dominan di antara anggota Fasjoen adalah Thaikong (Dagang) yang artinya pelabuhan besar atau sungai besar, yang barangkali dipilih karena lokasinya di dekat Sungai Raya.

Anggota kedua adalah Samtiaokioe (Santiaogou, parit bercabang tiga, mengacu pada tambang terbuka tempat lapisan bumi yang mengandung emas digali), meninggalkan Fasjoen pada 1822 setelah terjadi beberapa perselisihan, namun yang lainnya, kongsi-kongsi yang lebih kecil tetap bersama dengan Thaikong. Kongsi lainnya yang paling dikenal, Lanfang di Mandor, pada 1823 membuat perdamaian dengan Belanda, namun kesetiaannya pada pemerintah kolonial lebih ambigu dari dugaan para pejabat kolonial. Lanfang bertahan lebih lama daripada kongsi-kongsi besar lainnya, bertahan hingga 1884, pada saat dia dibubarkan.

Terlepas dari perseteruan dan kelemahan mereka, di seluruh penjuru Borneo Barat dari 1819 hingga 1850, kongsi-kongsi besar seperti Lanfang dan Fasjoen memiliki kekuasaan atas wilayah, secara teratur memilih para pemimpin mereka sendiri, menyelesaikan tindakan kriminal dan perdata, menjalankan hukuman badan, menjaga kesiapan angkatan bersenjata, mengembangkan jalur hubungan komunikasi darat (melalui jaringan jalan setapak), memacu perdagangan, perniagaan dan industri, memungut pajak dan cukai, mencetak uang logam, mendirikan sekolah dan secara teratur menyelenggarakan upacara keagamaan untuk menjaga solidaritas dan kesejahteraan umum.

Kerajaan-kerajaan Melayu tidak memiliki tapal batas yang jelas, kekuasaan pusatnya lemah dan mereka menyandarkan diri pada persekutuan pribadi. Organisasi di atas perkampungan yang terbentuk dalam komunitas pemukiman orang Dayak sangat sedikit. Sebaliknya, kongsi-kongsi besar secara nyata menguasai wilayah mereka dan memiliki kekuatan untuk melancarkan peperangan dan perdamaian dengan pemerintah Hindia, dengan sesama orang Tionghoa atau dengan para tetangga mereka orang Melayu maupun Dayak. Mereka seringkali membuat jaringan perbentengan dalam setiap wilayah mereka, menempatkan para petugas di tempat tersebut atau di kota-kota maupun pemukiman-pemukiman yang berada di bawah kekuasaan mereka, dan mereka memungut pajak, sewa, cukai dan pungutan terhadap kegiatan ekspor dan impor, bahkan terhadap kapal-kapal orang pribumi yang berlayar dengan bendera Belanda. Sedangkan pemerintah kolonial di Borneo Barat baru mulai mencoba menerapkan sebagian fungsi-fungsi negara pada akhir abad ke 19.

De Groot, sinolog berkebangsaan Belanda, yang tinggal dan bekerja di Borneo Barat mengeluarkan gagasan bahwa kongsi merupakan Republik Kampung (yang memiliki sebuah semangat demokrasi), sebuah kesimpulan yang ditarik berdasarkan pemahamannya terhadap organisasi perkampungan Tionghoa. Sudah pasti bahwa kongsi tersebut memiliki banyak kemiripan dengan kehidupan perkampungan Tionghoa, namun juga terdapat banyak perbedaan. Keikutsertaan demokrasi secara cermat diatur agar lebih menguntungkan bagi para pendatang baru yang lahir di Tiongkok, ketimbang penduduk yang sudah menetap lama atau petompang (bantangfan, merujuk pada orang berdarah campuran) yaitu orang yang berdarah campuran dan kelahiran setempat, jadi bertentang dengan kebiasaa di perkampungan. Hak suara diberikan kepada para penambang, sementara itu di pedesaan di Tiongkok lebih didominasi oleh kaum tani. Akhirnya, kepentingan komersial, pertambangan emas, mengesampingkan kepentingan lokal lainnya, di mana para penambang menang suara atas penduduk lainnya.

Bandingkan sesungguhnya kongsi adalah sebuah republik oligarki dalam pengertian yang sepenuh-epnuhnya. Namun dalam kesehariannya, orang kecil tidak terlibat apapun, kecuali saat pemilihan ketua kampung yang baru. Namun bahwa pendapat publik cenderung untuk tetap membatasi kewenangan para pemimpin, setidaknya sebelum zaman kolonial danmenyalahkan Belanda yang mengubah keseimbangan kekuasaan ini. Sangat menggoda untuk membandingkan gagasan de Groot mengenai republik kampung dengan gambaran ideal dari banyak penulis kolonial mengenai demokrasi kampung. De Groot sudah pasti lebih pas dalam penilaiannya mengenai hubungan kekuasaan kampung, dan meskipun istilah demokrasi kampung masih bertahan hingga abad ke 20 di kalangan politikus, kini sudah kehilangan nilainya di kalangan akademisi.

Sedikit sekali keterangan mengenai organisasi internal dari Samtiaokioe, namun situasi di Lanfang sangat berbeda dengan di Monterado. Di Lanfang, para pemimpinnya tetap memegang jabatan hingga bertahun-tahun, dan para penggantinya seringkali putra atau kerabat dekat mereka. Lebih jauh lagi, organisasi internal dari semua kongsi mengalami perubahan sejalan dengan semakin besarnya kongsi atau karena pengaruh dari Belanda, seperti kasus Lanfang setelah 1823.

Apapun ketetapan dasar mereka, keberadaan kongsi-kongsi yang merdeka dan kuat tersebut membuat penguasa kolonial Belanda berang. Sebagaimana dirasakan oleh Belanda, organisasi-organisasi Tionghoa tersebut telah merebut kekuasaan atas berbagai hal yang tidak boleh menjadi hak mereka, termasuk kepemilikan tanah, sementara kebijaksanaan kolonial menetapkan bahwa tanah adalah milik para sultan, bukan milik orang Tionghoa yang hanya diberikan hak untuk mempergunakannya jika mereka membayar pajak atau sewa tanah. Orang Tionghoa menghukum para penjahat secara kejam, bahkan dengan hukuman mati, di wilayah kekuasaan mereka. Mereka menghindari pajak dan berbagai monopoli yang ditetapkan oleh Belanda. Sejauhmana mereka bersifat demokratis, mereka hanya dapat tetap mempertahankan demokrasi tersebut dengan cara melawan kekuasaan dari luar.

KONGSI SEBAGAI ORGANISASI WILAYAH
Federasi dari kongsi bukan sekedar menguasai pertambangan saja. Namun juga kota-kota penting seperti Monterado atau Mandor. Biasanya, pasar terdiri dari sebuah jalan yang di kedua sisinya berdiri jajaran toko-toko, di Monterado, berbagai jalan lain bersimpangan dengan jalan utama tersebut. Pada ujung pasar berdirilah kantor pusat kongsi atau tjoengthang (zongting). Bangunan utama ini terbangun dari kayu besi dengan atap dari sirap kayu. Rumah-rumah lainnya biasanya beratapkan alang-alang yang murah. Di kompleks thang, para penambang bujangan tinggal di barak-barak sederhana, sedangkan ketua kongsi menempati gedung utam. Kompleks ini dipagari dengan tembok tanah yang ditanam dengan bambu di atasnya sebagai alat pertahanan.

Sedikit yang diketahui mengenai pemukiman awal dari para penambang emas. Palm, seorang agen VOC di Pontianak mengunjungi sebuah tambang emas di dekat Landak pada 1779, namun penambangan tadi mungkin dikerjakan oleh para penduduk asli. Laporan paling awal mengenai daerah Kapuas berasal dari Palm, yang memasok informasi bagi Radermacher (1780). Pada 1811, Burn menuturkan laporanmengenai teknologi pertambangan dan produksi emas, namun sedikit sekali menyinggung mengenai organisasinya.

Kongsi-kongsi besar terhubung dengan kota-kota satelit di sepanjang pesisir, termasuk pelabuhan Pemangkat dan Singkawang, tempat barang-barang dari Singapura dapat didatangkan dan kuli-kuli diangkut, dan pemukiman-pemukiman pertanian atau perkampungan nelayan. Monterado memiliki Singkawang, Samtiaokioe memiliki Pemangkat, kongsi Buduk dikemudian hari bersekutu dengan Thaikong menggunakan Sebangkau. Pada awalnya Mandor mempergunakan pelabuhan di Sungai Peniti dan pelabuhan lainnya seperti Kuala Mempawah, namun kemudian memindahkan usahanya ke Pontianak. Pemukiman-pemukiman pesisir menyediakan makanan dan jalur ke dunia luar yang penting untuk mempertahankan diri dan menghindarkan diri dari cengkeraman sultan.

Sejarah Lanfang mencatat bahwa Lo Fong Pak (Luo Fangbo) setelah berselisih dengan kalangan Teochiu di Pontianak, mengambil alih sebuah tambang di Sungai Peniti dekat Mandor, menjadikannya sebagai pangkalannya. Pabila analisis ini benar, adanya perselisihan yang mendorong perpindahan tempat tinggal ke Mandor boleh jadi karena pertarungan antara Monterado dengan Lanfang pertama yang berlangsung sekitar 1774, bukan pertarungan dengan Pontianak.

Pada saat jumlah para penambang di tambang-tambang emas meningkat, perlu untuk menampung dan melayani mereka, bukan hanya kebutuhan terhadap hasil pertanian saja, namun juga dengan kebutuhan kegiatan perkotaan. Sebagai akibatnya, kota-kota yang berhubungan dengan kongsi membesar dengan pemukiman para tukang, toko-toko dan usaha jasa. Van Prehn Wiese, seorang pengunjung yang datang ke kota Monterado pada 1851 mencatat perusahaan-perusahaan yang melayani tambang dan para pekerja tambang: 4 pandai besi, 5 pandai emas, 2 pandai timah, 8 tukang roti, 10 penjagal babi, 50 penjual ikan, 4 tukang kayu, 80 tukang cukur dan tukang jahit dengan jumlah yang sama, 3 pembuat lentera dan 4 orang guru. Perawatn kesehatan berada di tangan 30 orang tabib dan 15 orang ahli obat, dan untuk memenuhi kebutuhan rekreaksi terdapat 28 kios candu, 10 rumah judi dan 2 restoran. Dia tidak menyinggung mengenai rumah bordil. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain tekstil, tembikar, buah-buahan, dan ikan ain yang dibawa setiap hari dari Singkawang. Wiese juga mengunjungi Mandor pada 1851 di mana dia juga mendapati beberapa aktivitas serupa, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam 110 buah rumah terdapat antara lain dua penyulingan arak, tiga rumah candu (opium), lima pandai besi, tiga pandai emas, dan dua orang guru sekolah. Hanya rumah judi (duapuluh tiga) yang jumlahnya lebih banyak dari yang terdapat di Monterado.

Kota-kota kongsi yang terletak di pesisir pantai memiliki peranan yang sangat penting, yang memungkinkan mereka melakukan ekspor-impor barang yang bebas dari pengawasan orang Melayu maupun Belanda. Seperti Pontianak yang merupakan kota terbesar yang dikuasai Melayu, Singkawang menjadi kota terbesar yang dikuasai oleh kongsi, sebagaimana sebuah penuturan George Windsor Earl membenarkannya: … Singkawang merupakan sebuah kampung besar, yang terdiri dari sebuah jalan panjang dengan rumah-rumah kayu pendek yang berfungsi sebagai toko untuk menjual beras, daging, dan kebutuhan sehari-hari lainnya atau untuk menghisap candu. Sebuah gedung kongsi (balai, kelenteng) berdiri di satu sisi jalan. Berlainan dengan para penambang, orang-orang Tionghoa yang tinggal di sini sebagian besar menikah, baik dengan perempuan Dayak atau peranakan dari perkawinan antara orang Tionghoa dan Dayak. Di sekeliling kota terdapat sawah yang bagus dan kaum laki-laki menghabiskan waktunya untuk bercocok tanam, sedangkan toko-toko pada saat mereka tidak ada, kebanyakan ditunggui oleh kaum perempuan …

Singkawang terletak sekitar 30 kilometer dari kantor pusat pertambangan Monterado dan di bawah naungannya hingga masa Perang Kongsi 1850-1854. para petani Tionghoa di lingkungan sekitarnya memperkenalkan berbagai tanaman dari daratan Tiongkok, dan berbagai laporan menyebutkannya sebagai satu wilayah pertanian yang subur. Jalan setapak ke arah Singkawang melalui daerah pantai menyuguhkan bagi para pengunjung satu pemandangan akan satu lembah yang luas dipenuhi dengan tanaman dan serangkaian kebun yang selain menghasilkan berbagai sayur mayur untuk kebutuhan dapur, juga menghasilkan tebu, jagung, pisang dan berbagai jenis buah-buahan lain. Ini menunjukkan, daerah sekitar Singkawang lebih baik untuk bercocok tanam dibandingkan daerah pesisir lainnya yang umumnya berawa-rawa.

Kota pelabuhan Tionghoa yang aktif lainnya adalah Pemangkat. Beberapa dekade seelah perang Belanda dengan Monterado pada 1850-1854 yang mendorong para penduduknya mengungsi meninggalkan kota, seorang pengunjung melaporkan bahwa kegiatan kota tersebut yang berfungsi sebagai pemukiman dagang orang Tionghoa dan sebagai pelabuhan bagi wilayah Sambas telah pulih kembali. Gunung yang mendominasi kota telah kembali dipenuhi dengan tanaman padi dan tanaman lainnya. Lembah terlihat subur dan para penduduknya sedang menjalankan pekerjaannya. Bengkayang merupakan sebuah kota pedalaman di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan barangkali baru didirikan pada abad ke 19. selain berfungsi sebagai pusat pertambangan emas, sebagai penerus dari kota kongsi Lara, Bengkayang mengendalikan ketersediaan jalur jalan dari berbagai komunitas tambang utama seperti Monterado dan Mandor ke Sarawak. Di abad ke 20 kota ini akan memegang peranan sebagai pusat perdagangan karet.

Pada 1811, berdasarkan catatn Burn, Pontianak sudah menjadi kota perdagangan di pantai barat dan satu pusat penyedia jasa bagi kongsi Lanfang, memiliki: … sepuluh ribu orang Tionghoa, namun sedikit sekali yang memiliki kekayaan di atas 20.000 dolar (perak) karena mereka sering mengirim uang ke daratan Tiongkok, kaum Tionghoa terdiri dari kaum pedagang, mekanik, dan buruh, mereka menggali tanah untuk mencari serbuk emas, menyuling arak, membuat gula, dan berdagng hingga pedalaman dan ke suku-suku berbeda ras di daerah utara dan selatan. Dan secara khusus ke suatu tempat yang bernama Monterado dan Slackaw (Selakau) yang pada kenyataannya hampir menjadi satu dan yang sama-sama berada di sebalh utara Mempawah di mana tinggal sekitar 30.000 orang Tionghoa, dan yang dipasok dari Pontianak dengan candu, barang kelontong, besi dan keramik. Jika tanpa orang Tionghoa, Pontianak akan kecil sekali nilainya … tulis Burn. Angka belakangan memperlihatkan bahwa orang Tionghoa berjumlah jauh lebih sedikit, hanya sekitar sepertiga dari jumlah penduduk kota. Barangkali si penulis memasukkan juga orang Tionghoa yang tinggal di Mandor dan sekitar Pontianak dalam angka sepuluh ribu.

Pejabat Belanda yang datang beberapa tahun kemudian membenarkan penilaian Burn atas kegiatan orang Tionghoa di kota tersebut: … orang Tionghoa melakukan aktivitas pertukangan dan perdagangan di Pontianak dan akibatnya para tukang besi, tukang kayu, penyamak, tukang kebun dan lain-lain, di tempat ini adalah orang Tionghoa. Dan kita dapat menemukan banyak pedagang di antara mereka. Tanpa maksud melebih-lebihkan, kita dapat menyatakan bahwa kerajaan Pontianak tidak menghasilkan apa-apa selain serbuk emas yang ditambang oleh orang Tionghoa …

Pasar Tionghoa membentuk pusat perniagaan yang juga berfungsi sebagai pemukiman di kota yang terletak di tepian sebelah kiri Sungai Kapuas. Di seberang Sungai Landak jika bergerak dari arah Pontianak, ada juga pemukiman Tionghoa yang bernama Kampung Baru (pemukiman ini bernaung di bawah kongsi Lanfang di Mandor). Saat ini Kampung Baru bernama Siantan dan merupakan pusat industri Kota Pontianak. Rumah-rumah wilayah pemukiman Tionghoa perkotaan terpisah dari pemukiman orang Melayu dan kampung-kampung orang Arab dan Bugis yang berdekatan dengan istana sultan yang terletak di pulau antara Sungai Kapuas dan landak. Pola pemisahan wilayah pemukiman ini juga terjadi dalam skala kecil di kota-kota lain.

Sejak 1811 Pontianak telah menjadi pintu gerbang bagi kaum pendatang dari Tiongkok yang datang ke kota maupun bagi Kongsi Lanfang. Bangaimanapun, laporan Burn memperlihatkan bahwa jumlah pendatang yang berlayar dari Tiongkok ke Borneo mengalami penurunan, pada lima tahun awal periode 1800-an lebih dari 15 jung datang setiap tahunnya membawa orang yang hendak bekerja di pertambangan. Namun pada 1811 Pontianak hanya berharap didatangi oleh dua atau tiga kapal semacam itu pertahunnya. Dikarenakan angin musim, kapal dari Tiongkok hanya dapat berlayar pada satu musim setiap tahunnya dan di Borneo Barat mereka hanya datang ke Pontioanak. Sambas dan Mempawah telah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan kedatangan bagi para calon pekerja tambang. Semakin sedikit kedatangan berarti berkurangnya pemasukan bagi kedua enguasa Melayu tersebut, dikarenakan orang Tionghoa yang kembali ke Tiongkok harus membayar pajak keluar sebesar 15 dolar, sementara mereka yang masuk bersama jung yang selalu dipenuhi oleh para pemukim baru membayar pajak imigrasi satu dolar perorang.

Apakah yang menyebabkan penurunan ini: apakah produksi emas menurun? Apakah karena bahaya perompakan atau persaingan antara Inggris-Belanda yang menghambat perdagangan, memaksa jung-jung untuk berlabuh hanya dipelabuhan yang relatif aman hanya di Pontianak? Ternyata tidak ada salah satu faktor tersebut yang menjadi faktor utamanya. Namun demikian, penurunan tingkat imigrasi mencerminkan terjadinya ancaman dalam perekonomian. Beberapa tambang menurut catatan pada 1811, mengalami kesulitan keuangan, suatu pertanda akan datangnya masalah lain di kemudian hari.

Seberapapun orang Tionghoa memiliki peranan penting bagi kota, namun sebagaimana digambarkan oleh Burn, mereka bukanlah pekerja sekeras, tidaklah sehemat atau sekaya pedagang Bugis yang jumlahnya sekitar seribu orang yang tinggal di Pontianak bersama sekitar 3000 orang Melayu dan seratus orang Arab. Pada umumnya para buruh Tionghoa menghabiskan uangnya untuk membelai makanan enak, berjudi dan mengisap candu, hanya sedikit buruh menabung kelebihannya untuk kepulangan mereka ke Tiongkok atau mengirimkan ke keluarganya di sana.

Hampir semua pendatang Tionghoa adalah calon buruh dikarenakan hutang untuk biaya perjalanan mereka. Beberapa orang membeli tanah setempat, sebagian orang kembali ek Tiongkok, namun kebanyakan menetap. Jika beruntung, mereka akan mendapatkan seorang istri dan menetap, jika tidak beruntung, mereka akan kehilangan pendapatan mereka di meja perjudian dan candu …

*) Penulis peminat kajian kontemporer sejarah dan budaya Kalimantan Barat. Diolah dari berbagai sumber (Koleksi dokumen dan arsip tempo doeloe)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar